TOBOALI,MERCUSUAR.NET,-Kepala Dinas Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bangka Selatan Sumindar meminta pihak Kecamatan,Kades,Lurah hingga Kaling dan Ketua Rukun Tetangga(RT) agar konsisten memantau kondisi sosial ekonomi masyarakat.

“Karena dasar masyarakat untuk memperoleh bantuan BPNT ( Bantuan Pangan Non Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), BPJS kesehatan, dan PIP bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),”kata dia.

Disampaikannya Karena DTKS adalah urgen, maka RT, Kaling, Kadus, Lurah, Kades, Camat harus proaktif, konsisten, kontinue dalam memantau kondisi sosial ekonomi masyarakat disekitarnya.

“Jika sudah keluar dari ketidak berdayaan harus berani keluar dari DTKS dan berani menyampaikan stop bantuan bansos untuk kami,”ujarnya.

Menurut dia ada beberapa program untuk menyentuh mereka diantaranya, Proteksi jiwa bagi pekerja rentan melalui BPJS KetenagaKerjaan dan Pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui bansos, jamsos dan subsidi-subsidi,

“Lalu hal konkritnya adalah pasar murah, sembako murah dan sejenis kemudian
pada peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan masyarakat dan UMKM oleh Disperindag Bangka Selatan selanjutnya Penurunan kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar,”kata Sumindar.

Dirinya berharap dalam periode 2023 – 2026 berdasarkan rencana penanggulangan kemisikinan Daerah Bangka Selatan berhasil menjadi negeri yang makmur, mapan dan sejahtera.

“Semoga target yang kita tetapkan untuk mengurangi jumlah penduduk dengan status kemisikinan ekstrim dapat tercapai,”harapnya.

Berdasarkan informasi saat ini dari Jumlah penduduk di Kabupaten Bangka Selatan saat ini sebanyak jumlah penduduk 200.000-an jiwa. Dari jumlah itu terdapat 154 KK dinyatakan masuk kategori kemiskinan ekstrem.

“Data ini didasarkan pada usia, tempat tinggal, pendapatan, pekerjaan, kecakapan fisik dan jumlah tanggungan. 154 KK miskin ekstrim ini juga terdata dalam 31.847 data terpadu kesejahtraan sosial tahun 2024,”ungkapnya.(Tim Mr).