TOBOALI,MERCUSUAR.NET,-Sejumlah Masyarakat Toboali menilai Pemda Kabupaten Bangka Selatan saat ini mendapat tamparan keras dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena harus menindaklanjuti berbagai rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Walaupun lima kali berturut-turut mendapakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK,Pemda harus melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dari KPK beberapa waktu lalu,ini seperti petir disiang hari,”kata salah satu Masyarakat Toboali Anita kepada wartawan di Toboali,Selasa(3/6).
Disampaikannya kunjungan jajaran Pemkab Bangka Selatan ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/5) mengandung pertanyaan besar bagi masyarakat daerah setempat.
“Sebab berdasarkan hasil evaluasi KPK ditemukan potensi praktik korupsi di berbagai sektor,”katanya.
Menurut dia agar evaluasi dari KPK menjadi baik harus ada fungsi kontrol yang kuat baik dari inspektorat internal maupun pengawasan oleh DPRD hingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan mencederai prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
“Mari kita wujudkan Transparansi, penguatan sistem pengawasan keuangan, dan akuntabilitas penggunaan dana publik hingga KPK tidak perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan kita,”kata dia.
Senada disampaikan Rulli pembenahan menyeluruh, termasuk evaluasi terhadap penempatan pejabat pada jabatan strategis harus segera dilakukan.
“Agar ke depan Bumi Beribu Pesona dengan Tagline Asak Kawa Kite Pacak tidak kehilangan kepercayaan dari lembaga audit maupun masyarakat,”kata dia.
Dirinya berharap pejabat di Bangka Selatan segera berbenah dan menghindari praktik penyalahgunaan wewenang hingga integritas aparatur semakin kuat dan berwisata.
“Semoga dengan adanya warning dari KPK ini dapat mewujudkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat bukan seperti keterangan Bupati ketika di wawancara salah satu media Nasional beberapa waktu lalu,”harapnya.(Tim Mr).
