PANGKALPINANG,MERCUSUAR.NET,-Ombudsman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan meneliti laporan maladministrasi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Babel terkait dengan proses pengesahan anggota Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) daerah setempat.
“Laporan sudah kita terima dan akan melakukan penelitian mendalam terkait dengan kasus ini,”kata Perwakilan Ombudsman Babel Defrianto kepada wartawan di Pangkalpinang,Senin(1/12) usai menerima laporan dari perwakilan calon KPID Babel Muri Cs.
Ia mengatakan setelah diteliti maka proses selanjutnya yaitu memeriksa terhadap pihak terkait pembuat keputusan itu.
“Nanti kita akan periksa para pembuat keputusan itu,”katanya.
Sementara itu Anggota KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran Tulus Santoso mengatakan sudah mengirim pedoman tata cara proses pelaksanaan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) calon Komisioner KPI Babel di Komisi I DPRD Bangka Belitung.
“Di dalam KKPI Nomor 3 Tahun 2024 Bab III Keanggotaan KPI Daerah Bagian 2.5 Uji Kelayakan dan Kepatutan Pemilihan Anggota KPI Daerah, poin 2 tertulis: Calon yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) berjumlah 3 (tiga) kali lipat atau minimal 2 (dua) kali lipat dari jumlah Anggota KPI Daerah yang ditetapkan,”katanya.
Perwakilan peserta KPID Muri Setiawan mengatakan pengaduan ini dilakukan agar segala tindak tanduk pelanggaran dari proses itu dapat dibatalkan.
“Sudah saatnya pihak berwenang melaksanakan tugas berdasarkan aturan yang ada bukan berdasarkan titipan atau kemauan sendiri,”katanya.
Ia berharap dalam waktu dekat persoalan ini dapat terang benderang dan selesai dengan baik dan benar sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.
“Semoga dalam waktu dekat persoalan ini terang benderang,mari laksanakan tugas dengan baik dan benar agar pembangunan di Bumi Serumpun Sebalai ini terus berjalan,”ungkapnya.(Tim Mr).
