TOBOALI,MERCUSUAR.NET,-Ketua Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) Desa Rias Kecamatan Toboali tutup mulut alias bungkam ketika dikonfirmasi wartawan mengenai biaya sewa alat pertanian untuk petani desa setempat yang diduga ditentukan seenaknya oleh Ketua UPJA.
Sementara itu Ketua UPJA Dungun Raya Kecamatan Pulau Besar Sopian Hadi mengatakan untuk sewa harga Alsintan itu disepakati bersama petani dengan melakukan rapat terlebih dahulu.
“Bahwa untuk menentukan harga sewa peralatan UPJA melalui rapat bersama anggota dan disesuaikan dengan kemampuan petani kita,”kata Sopian ketika dikonfirmasi wartawan,Kamis(17/7).
Disampaikannya pihaknya tidak bisa seenaknya menentukan harga sewa alat pertanian itu dan ada persyaratan khusus sesuai dengan hasil survei di lapangan.
“Untuk sewa olah lahan sampai siap tanam itu sebesar Rp.1,2 juta perhektar dan itu berlaku untuk kelompok yang tergabung dengan peralatan kami,”ujarnya.
Menurut Sopian kalau harga sewa combine untuk panen musim kemaren kami berlakukan harga perkilo Rp.700 cuma dibatasi harga terendah Rp. 500 ribu dan tertinggi Rp.1,8 juta.
“Misal harga terendah,petani cuma menghasilkan 500 kilo dalam perhektar artinya kalau dikalkulasikan harga sewanya Rp. 350.000, maka yang berlaku harga patokan terendah Rp.500.000 ,begitu juga sebaliknya misal ada petani menghasilkan 7 ton perhektar kalau di kalkulasikan jumlahnya Rp.3.500.000 maka berlaku harga tertinggi Rp.1,8 juta,”kata dia.
Ia mengatakan ini diberlakukan karena melihat hasil panen petani kita khususnya yang di kelompok Dungun Raya,cuma dikisaran rata-rata sebanyak 1,5 ton perhektar.
“Jadi kalau kita pasang tarif perhektar Rp.1,8 juta,pasti petani kita bakal kabur lagi seperti lima tahun yang telah lalu,sawah kita terbengkalai menjadi hutan belantara,”jelasnya.
Sopian menjelaskan kalau di desa lain kita gak tahu, itu hak dan wewenang pengurus UPJA dan juga kelompok brigade pangan desa masing-masing.
“Kalau untuk desa lain kami tidak tahu,”kata Sopian.
Sementara itu ketika disinggung mengenai pupuk bersubsidi,Sopian Hadi mengatakan hingga saat ini banyak petani yang belum mendapatkan pupuk subsidi itu.
“Termasuk sawah yang kami kelola sekarang kurang lebih sebangak 25 hektar belum ada satu kilopun dapat pupuk subsidi,”katanya.
Ia mengatakan sudah melakukan upaya untuk adanya keterbukaan masalah data-data ini mulai dari nama nama petani penerima hingga kemana saja pupuk itu belum dapat ditemukan.
“Sampai sekarang tidak ada kejelasan kemana saja pupuk bersubsidi itu,semoga pihak terkait dapat menyelesaikan masalah ini sehingga penyaluran pupuk sesuai dengan RDKK,”harapnya.(Tim Mr).