TOBOALI,MERCUSUAR.NET,-Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Wakil Bupati Debby Vita Dewi mengajak para camat dan Kepala Desa (Kades) di wilayah setempat untuk membantu mencapai target Pendapatan Asli Daerah atau PAD.
“Kami mengajak para camat dan kepala desa untuk membantu pemerintah daerah dalam mencapai target PAD,”kata dia saat memberikan kata sambutan dalam kegiatan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Ruang Rapat Gunung Namak, Kantor Bupati Kabupaten Bangka Selatan,Rabu(14/5).
Disampaikannya bahwa potensi terbesar PAD, terutama dari sektor PBB dan pajak lainnya, berada di wilayah kecamatan dan desa. Oleh karena itu, peran aktif camat dan kepala desa sangat diperlukan untuk mendorong masyarakat agar memenuhi kewajiban perpajakannya.
“Hari ini tema kita adalah bagaimana Pemerintah Daerah Bangka Selatan mengoptimalkan PAD. Tentu perlu dukungan dari camat dan kepala desa, karena potensi-potensi PAD, termasuk potensi pajak, banyak terdapat di kecamatan dan desa, yang sampai saat ini masih belum maksimal. Potensi inilah yang harus kita kejar sesuai dengan target kita,”kata dia.
Menurut Debby para kepala desa dan camat harus segera menyerahkan data-data terkait potensi pajak untuk mencapai target kepada tim Satgas PAD.
“Nah, saya di sini bersama Pak Bupati sangat mengharapkan bantuan dari teman-teman semua. Ayo bantu kami,”kata dia.
Ia mengatakan kemarin sudah rapat bersama tim, membahas langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan PAD. Salah satunya adalah menyelesaikan tunggakan PBB yang ada di desa.
“Pak Camat dan Pak Kades, mari cari cara agar tunggakan itu bisa dilunasi. Dan bukan hanya itu, masih ada juga Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta pajak sarang burung walet. Jadi, saya harapkan nanti data-data tersebut dapat segera diserahkan,”ungkapnya.
Nampak hadir dalam kegiatan itu para camat, kepala desa, dan lurah se-Kabupaten Bangka Selatan. Agenda utama meliputi sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025, strategi optimalisasi penerimaan PBB-P2 dan MBLB, serta diskusi dan koordinasi terkait peran camat, kepala desa, dan lurah dalam pemungutan pajak tersebut.(Tim Mr).
