TOBOALI, MERCUSUAR.NET,-Ratusan hektar lahan ketahanan pangan yang menjadi salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di kawasan Bendungan Mentukul dan Desa Serdang Toboali terancam tidak berjalan optimal karena sudah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.
Ketua Kelompok Tani Batang Desa Serdang Heri mengatakan dari total kawasan persawahan seluas sekitar 650 hektare, sekitar 180 hektare kini telah berubah menjadi kebun sawit.
“Kalau kondisi ini terus dibiarkan, kami khawatir program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto akan sulit tercapai di Bangka Selatan,”kata Heri kepada wartawan di Toboali, Rabu (29/7).
Disampaikannya sekitar 250 warga Desa Serdang bersama 14 ketua kelompok tani hari ini Rabu (29/7) mendatangi lokasi untuk meminta lahan tersebut dikembalikan sesuai fungsi awalnya sebagai kawasan pertanian pangan.
“Masyarakat minta pemda segera bertindak,jangan sampai terkesan ada pembiaran,”kata dia.
Menurut Heri berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat bahwa pemilik perkebunan sawit tersebut diduga merupakan milik pejabat dan pengusaha.
“Informasi yang diperoleh saat ini bahwa pemilik kebun sawit yang sudah hampir enam hingga tujuh tahun itu adalah milik pejabat dan pengusaha,”katanya.
Dirinya berharap pemerintah daerah harus segera bertindak apabila benar terjadi alih fungsi lahan yang melanggar ketentuan.
“Kalau memang tidak ada pembiaran, kami minta Pemda Bangka Selatan memberikan sanksi tegas kepada pemilik perkebunan sawit yang berada di lahan ketahanan pangan itu,”harapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Selatan Risvandika memastikan pihaknya akan mengambil langkah strategis untuk mengembalikan fungsi lahan tersebut sebagai kawasan tanaman pangan yang belum lama terjadi ini.
“Beberapa langkah akan kami lakukan untuk mengembalikan lahan tersebut menjadi lahan tanaman pangan sesuai dengan fungsinya,” ujar Risvandika.
Ia mengatakan akan melakukan beberapa langkah strategis untuk mengembalikan status lahan ketahanan pangan itu.
“Beberapa langkah yang akan dilakukan seperti melaksanakan koordinasi dengan pihak APH dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Babel dan Dinas PU untuk peningkatan infrastruktur irigasi,”katanya.
Lebih lanjut dia katakan akan melakukan Koordinasi dengan kementerian pertanian terkait program rehabilitasi sawah dan bantuan alsintan dan saprodi.
“Serta selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan akan melakukan penindakan bersama tim terhadap lahan lahan yang sudah diberikan sanksi baik tertulis sesuai aturan yang berlaku,”ungkapnya.(Tim Mr).
