TOBOALI,MERCUSUAR.NET,-Calon Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan menilai persoalan penonaktipan BPJS bagi masyarakat setempat sangat serius dan memprihatinkan karena kesehatan masyarakat itu nomor satu.

“Dengan penonaktifan BPJS kesehatan ini justru memperberat beban masyarakat yang sangat bergantung pada jaminan kesehatan tersebut,”kata Erzaldi saat menghadiri sebuah pertemuan dengan petani di Desa Rias, Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, pada Minggu (13/10).

Disampaikannya bahwa kebijakan semacam ini tidak akan terjadi jika dirinya masih menjabat sebagai gubernur.

“Kalau saya masih menjabat, tentu hal demikian tidak akan dilakukan, karena di situ ada masyarakat kita yang tidak mampu,”kata dia.

Menurut dia peran pemerintah adalah memastikan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berada di golongan ekonomi kelas bawah.

“Dengan menonaktifkan BPJS bagi masyarakat tidak sesuai dengan prinsip dasar pemerintahan yang bertugas melindungi dan memberikan akses yang merata kepada layanan publik. Mendingan anggaran yang lain dialihkan daripada menonaktifkan BPJS masyarakat, karena peran pemerintah ya seperti itu,”kata dia.

Dirinya mengatakan BPJS adalah salah satu program strategis yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kesejahteraan sosial.

“Tanpa jaminan kesehatan, masyarakat miskin akan sangat terbebani oleh biaya pengobatan, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi ekonomi mereka,”katanya.

Dirinya menjelaskan pentingnya evaluasi ulang kebijakan tersebut dan mengimbau pemerintah daerah untuk mempertimbangkan dampak sosial dari setiap keputusan yang diambil.

“Terutama yang menyangkut pelayanan publik,program BPJS telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi beban masyarakat miskin di Bangka Belitung, dan penonaktifan BPJS akan menjadi langkah mundur bagi upaya pemerataan kesejahteraan sosial,”ungkapnya.(Tim Mr).