TOBOALI,MERCUSUAR.NET,-
Program perlindungan kesehatan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebagian perusahaan di Kabupaten Bangka Selatan menuai sorotan. Meski jumlah perusahaan yang terlibat dalam kerja sama meningkat dari lima menjadi tujuh namun jumlah masyarakat penerima manfaat justru mengalami penurunan signifikan.
Data yang dihimpun awalnya menunjukkan penerima iuran BPJS Kesehatan yang dibiayai melalui CSR sebanyak 4.473 jiwa dari lima perusahaan lalu menjadi 3.825 jiwa dari tujuh perusahaan menyusut sebanyak 648 jiwa.
“Padahal jumlah perusahaan meningkat Tapi jumlah masyarakat penerima bantuan jadi berkurang nampak aneh Perjanjian Kerjasama ini,”kata salah satu masyarakat Toboali Aisyah kepada wartawan.
Disampaikannya lima perusahaan yang pertama kali kerjasama perlindungan kesehatan untuk masyarakat itu antara lain PT.Sinergi Maju Bersama(SMB), PT.Samudra Berhasil Bersama(SBB),PT.Bangka Malindo Lestari(BML) dan PT. Bhumi Pelmindo Kencana(BPK) serta PT.Banka Agrio Plantari(BAP).
“Lalu mengalami perubahan menjadi PT.Sinergi Maju Bersama(SMB), PT.Samudra Berhasil Bersama(SBB), PT.Basel Mining Sejahtera (BMS) dan PT.Mitra Gapura Mandiri(MGM) serta PT.Mitra Gapura Mandiri Sejahtera (MGMS) kemudian PT. Masbro Alam Stania,”kata dia.
Ia mengatakan walaupun ada penambahan jumlah perusahaan yang melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) ini tidak membuat penambahan jumlah jiwa penduduk yang menjadi penerima manfaat.
“Malah jumlah masyarakat yang menerima bantuan kesehatan untuk BPJS Kesehatan ini jadi berkurang jadi semakin aneh pemkab Bangka Selatan ini,”kata dia.
Menurutnya kalau perusahaan bertambah sebaiknya jumlah masyarakat juga bertambah bukan berkurang.
“Perusahaan yang tidak masuk lagi dalam PKS pertama itu adalah PT.Bangka Malindo Lestari(BML) dan PT. Bhumi Pelmindo Kencana(BPK) serta PT.Banka Agrio Plantari(BAP) sudah diganti dengan perusahaan yang baru seperti PT.Mitra Gapura Mandiri(MGM) serta PT.Mitra Gapura Mandiri Sejahtera (MGMS) kemudian PT. Masbro Alam Stania,”ujarnya.
Ia menjelaskan pemda Bangka Selatan mengakui saat ini mengalami keterbatasan anggaran sehingga menggandeng pihak perusahaan yang berinvestasi di daerah itu untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.
“Namun perlu digarisbawahi pemberian CSR tidak serta merta menghapuskan kewajiban perusahaan untuk melengkapi izin berusaha sehingga potensi pajak untuk daerah ini tidak bocor,”sarannya.
Dirinya berharap pemda Bangka Selatan mengubah pola pembiayaan untuk menjalankan program berobat gratis.
“Pasti ada jalan alternatif untuk menjalankan program itu karena untuk mencapai UHC anggaran yang dimiliki Pemda Basel tidak cukup dan sebaiknya cari alternatif lain,”harapnya.(Tim Mr).
