TOBOALI,MERCUSUAR.NET,- Masyarakat Toboali meminta para anggota Legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan mendalami dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 nanti.
“Agar arah kebijakan pembangunan daerah serta prioritas daerah sesuai dengan kebutuhan primer masyarakat di daerah ini,”kata salah satu masyarakat Toboali Aisah kepada wartawan di Toboali,Rabu(22/7).
Disampaikannya ada beberapa perubahan terjadi pada Rancangan APBD Tahun 2027 mendatang selain berobat gratis juga belanja pegawai yang harus sesuai aturan terbaru.
“Belanja pegawai harus sesuai dengan aturan terbaru yaitu 50 persen dari APBD dan belanja kesehatan UHC juga sudah ada bantuan dari perusahaan dalam bentuk CSR,jadi harus didalami dengan serius,”kata dia.
Menurutnya kalau para anggota Legislatif di daerah ini tidak mendalami Rancangan KUA dan PPAS maka tidak menutup kemungkinan belanja daerah menjadi boros dan tidak sesuai dengan kondisi keuangan daerah ini.
“Belanja daerah itu seharusnya dicermati dengan baik,bila fraksi atau komisi tidak mempunyai kemampuan membaca postur Anggaran maka dapat mengunakan Tenaga Ahli,”kata dia.
Ia mengatakan dengan kondisi daerah Basel saat ini maka para anggota Legislatif harus melakukan terobosan dengan memanggil para kepala dinas sampai dengan Bupati.
“Misalnya tentang pelabuhan sadai yang amblas lalu pelayanan air PAM kepada Pelanggan yang terganggu kemudian kosongnya kas daerah serta potensi Silpa yang besar karena kesalahan dalam perencanaan maka sudah sepatutnya pihak Legislatif mengambil suatu keputusan bukan diam seribu bahasa,”ujarnya.
Dirinya berharap kinerja para wakil rakyat di Bangka Selatan ini menunjukkan komitmen demi kepentingan masyarakat di daerah ini.
“Jangan biarkan daerah ini larut dalam keterpurukan, prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pasti ada catatan dan itu harus ditindaklanjuti,”ungkapnya.(Tim Mr).
