TOBOALI,MERCUSUAR.NET,- Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2026 hingga kini masih gelap dan menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat daerah setempat.
Salah satu masyarakat Toboali Ibrohim menilai sikap tertutup pejabat terkait postur APBD layak dipertanyakan karena anggaran yang dibahas merupakan uang masyarakat.
“Postur anggaran itu sebenarnya jangan ditutupi karena itu anggaran uang rakyat,karena masyarakat berhak mengetahui gambaran umum kondisi keuangan daerah, apalagi pembahasan KUA-PPAS telah disampaikan kepada pihak legislatif,”ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah dan DPRD tidak hanya menyampaikan bahwa pembahasan masih berlangsung,tetapi juga memberikan informasi yang dapat dipahami masyarakat mengenai arah penggunaan anggaran.
“Paling tidak kita mengetahui jumlah pendapatan dan belanja daerah serta defisit daerah ini,” ungkapnya.
Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Erwin Asmadi, mengakui pembahasan APBD 2026 antara pihak eksekutif dan legislatif masih berlangsung.
“Nanti dulu, belum selesai pembahasan,” kata Erwin singkat ketika dikonfirmasi mengenai postur APBD 2026 beberapa waktu lalu.
Erwin juga membenarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menerima tambahan DBH dari pemerintah pusat sebesar Rp8,349 miliar.
“Saat ini masih dibahas bersama pihak eksekutif,” ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah (Bapperida) Bangka Selatan Ari Susanto mengatakan tambahan DBH tersebut akan digunakan sesuai dengan instruksi dan petunjuk teknis pemerintah pusat.
“Anggaran yang kita terima sebesar Rp8,349 M itu digunakan untuk menutupi defisit dan sesuai dengan petunjuk teknis dari pemerintah pusat,” katanya.
Sementara itu Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Bangka Selatan Arianto hingga berita ini diterbitkan juga belum memberikan keterangan ketika dikonfirmasi wartawan mengenai postur APBD 2026 untuk keberimbangan berita.(Tim Mr).
