TOBOALI,MERCUSUAR.NET,-Akhirnya pihak Legislatif dan Eksekutif Kabupaten Bangka Selatan sepakat menunda perbaikan atau Rehabilitasi pelabuhan Sadai yang amblas beberapa waktu lalu dan akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan.
“Kemaren pihak Legislatif mendesak pihak eksekutif segera perbaiki pelabuhan itu namun tiba-tiba keputusan berubah dengan sebab harus revitalisasi total,”kata salah satu masyarakat Toboali Ibrahim kepada wartawan di Toboali,Rabu(15/7) siang.
Disampaikannya keputusan mufakat antara dua lembaga ini patut mendapatkan pertanyaan dari lapisan masyarakat.
“Karena keputusan dianggap tiba-tiba dan merubah segala perencanaan awal yang telah disusun bersama beberapa waktu lalu,”kata dia.
Menurut Ibrahim keputusan itu merupakan hal tidak bisa diterima sebab merubah keputusan awal dan harus diselidiki lebih jauh.
“Keputusan itu seperti permufakatan jahat sebab membiarkan pelabuhan sadai hancur dan terbengkalai sehingga mengabaikan salah satu potensi PAD Bangka Selatan,”kata dia.
Senada disampaikan Anita rencana Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan Erwin Asmadi bersama Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid yang akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk revitalisasi total pelabuhan di luar perencanaan yang sudah dituangkan dalam APBD 2026 ini.
“Dalam APBD 2026 sudah jelas disiapkan anggaran sebesar satu miliar rupiah,mengapa tidak dilaksanakan,”katanya.
Anita menilai pernyataan tersebut justru menambah kekecewaan masyarakat yang hingga kini masih menunggu kepastian perbaikan Jembatan Bergerak yang rusak di Pelabuhan Sadai itu.
“Koordinasi itu belum tentu membuahkan hasil,apalagi di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintah pusat. Sementara masyarakat membutuhkan solusi sekarang, bukan wacana,” kata dia.
Menurut Anita masa kampanye telah berakhir sehingga masyarakat berharap para pemimpin daerah lebih mengutamakan tindakan nyata dibanding penyampaian rencana yang belum memiliki kepastian.
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah langkah konkret agar pelabuhan kembali beroperasi, bukan sekadar rencana koordinasi,” ujarnya.
Ia juga menilai rencana kunjungan legislatif dan eksekutif ke Kementerian Perhubungan kurang relevan dengan kondisi darurat yang sedang dihadapi Pelabuhan Sadai, mengingat aktivitas pelayaran masih terhenti dan berdampak pada perekonomian masyarakat.
“Hentikanlah perjalanan dinas itu sebentar,nanti cari tema yang lain,pelabuhan Sadai itu sangat penting,”kata dia.
Anita berharap Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan segera menggunakan anggaran sekitar satu miliar rupiah yang telah disiapkan itu sehingga rehabilitasi dapat dilaksanakan pada tahun 2026 dan anggaran tersebut tidak berpotensi menjadi SiLPA.
“Harapan kami sederhana, segera lakukan perbaikan agar Pelabuhan Sadai kembali berfungsi dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasa,” pungkasnya. (Tim Mr).
