TOBOALI,MERCUSUAR.NET,- Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan Erwin Asmadi kini belum memberikan tanggapan terkait berpindahnya kapal perintis yang sebelumnya melayani rute Sadai–Tanjung Gading beberapa hari lalu.
Padahal,bagi masyarakat di wilayah kepulauan,keberadaan kapal perintis bukan sekadar soal kapal datang dan berlayar. Di balik jalur laut tersebut terdapat mobilitas warga, distribusi barang, hasil pertanian hingga akses kendaraan yang menjadi bagian penting dari aktivitas sehari-hari.
“Kebutuhan kapal perintis itu sangat dibutuhkan masyarakat yang masuk dalam kategori 3T yaitu terluar, tertinggal dan terpencil di daerah ini,” kata salah seorang warga Toboali Reza kepada wartawan di Toboali, Senin (21/9).
Disampaikannya penghentian layanan KMP Gorare menjadi persoalan yang patut mendapat perhatian serius pemerintah daerah maupun DPRD Bangka Selatan.
“Apalagi, kapal tersebut baru beroperasi sekitar satu tahun lebih setelah sebelumnya diresmikan pada 2024. Pelayaran rute Sadai–Tanjung Gading ketika itu diharapkan menjadi pembuka akses transportasi laut bagi masyarakat Pulau Lepar,”kata dia.
Menurut Reza keberadaan kapal perintis yang dioperasikan ASDP memiliki arti penting bagi masyarakat. Kapal Roro tersebut tidak hanya mengangkut penumpang, tetapi juga menjadi sarana pergerakan barang, hasil pertanian dan kendaraan.
“Kalau kapal perintis berhenti, tentu masyarakat yang paling merasakan dampaknya.Akses Perhubungan masyarakat Lepar harus baik,”katanya.
Ia mempertanyakan keberlanjutan pelayanan tersebut ketika kapal yang sebelumnya beroperasi di Sadai kini harus berpindah ke Belitung.
“Sangat disayangkan, kapal yang telah beroperasi tiba-tiba berhenti dan pindah ke Belitung,” ujarnya.
Ia mengatakan kapal perintis merupakan bagian dari pelayanan transportasi laut yang diperuntukkan bagi wilayah tertinggal, terpencil, terdepan dan perbatasan.
“Pelayanan tersebut juga berkaitan dengan kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO),”kata dia.
Reza berharap persoalan Pelabuhan Sadai tidak berhenti pada alasan kerusakan infrastruktur. Pemerintah daerah dan DPRD harus duduk bersama mencari jalan keluar agar pelayanan transportasi laut dapat kembali berjalan.
“Pemerintah dan DPRD harus mencari solusi agar kewajiban pelayanan publik bukan hanya jadi slogan saja,”tegasnya.
Kepala Angkutan Sungai Darat dan Penyeberangan (ASDP) Pelabuhan Sadai Dedy Triwijaya menyebutkan pindahnya lintasan KMP Gorare ke Pulau Belitung karena pelabuhan Sadai yang rusak sejak beberapa waktu lalu.
“Karena Pelabuhan Sadai tidak bisa digunakan maka KMP Gorare yang merupakan program ke perintisan lintasan Sadai dan Tanjung Gading Desa Penutuk kita pindahkan ke Pulau Belitung mengakamodir pelayaran Penyeberangan lintasan Tanjung Ru Belitung menuju Tanjung Nyatoh Selat Nasik,” kata dia ketika dikonfirmasi wartawan di Toboali,Minggu (19/9).
Disampaikannya karena belum ada solusi dari pemerintah daerah setempat maka pelayanan publik yang melayani rute Penyeberangan antara pulau itu terhenti.
“Belum ada solusi hingga saat ini,”kata dia.
Hingga berita ini diterbitkan,Ketua DPRD Bangka Selatan belum memberikan tanggapan terkait berpindahnya KMP Gorare dari Pelabuhan Sadai ke Belitung.
Konfirmasi telah dilakukan wartawan untuk memperoleh penjelasan dan menjaga keberimbangan pemberitaan.(Tim Mr).
