TOBOALI,MERCUSUAR.NET,-Kehadiran perusahaan tambak udang Vaname yang berada di area Kawasan Industri (KIS) Desa Sadai Bangka Selatan menimbulkan pertanyaan besar terhadap iklim Investasi di daerah setempat karena diduga melanggar aturan dan ketentuan.
“Kalau masalah perizinan dipandang ringan maka jangan harap kemajuan daerah ini dapat berjalan,sebab perizinan ini meliputi Izin lokasi, izin lingkungan dan persetujuan pemanfaatan ruang yang seharusnya diberikan dengan kehati-hatian tinggi dan berlandaskan rencana tata ruang wilayah dan aturan yang berlaku,”kata warga Toboali Rahman kepada wartawan di Toboali,Jumat(23/1).
Ia mengatakan jika izin dapat terbit tanpa mempertimbangkan konteks kawasan di sekitarnya secara utuh, maka masalahnya bukan hanya pada pelaku usaha, tetapi juga pada sistem perizinan di daerah ini.
“Ada apa dengan sistem perizinan di daerah ini,”kata dia.
Menurut dia Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran kawasan industri sangatlah strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing.
“Padahal dalam waktu dekat pihak Badan Pusat Statistik (BPS) akan mendata kembali kawasan industri di daerah ini,”katanya.
Menteri Perindustrian Kabinet Merah Putih Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan sangat yakin bahwa industri manufaktur di Indonesia ini sangat berkembang dan cukup menggembirakan.
“Alhamdulillah,berkat data yang diberikan oleh BPS,kami sangat yakin bahwa industri manufaktur di Indonesia ini cukup membanggakan,”kata Agus saat memberikan kata sambutan pada acara Penguatan Pendataan Kawasan Ekonomi Khusus(KEK) dan Kawasan Industri (KI) Menyongsong Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta(18/12).
Ia mengatakan saat ini pihaknya sedang
memperkuat kerangka regulasi melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri, agar berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi pengelola kawasan industri dapat diatasi secara komprehensif.
“Semoga dalam waktu dekat Rancangan Undang-Undang ini segera diketuk oleh DPR RI menjadi Undang-Undang,”harapnya.
Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Akhmad Ma’ruf Maulana menyampaikan komitmen HKI untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam menjaga iklim investasi yang kondusif.
“HKI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong kawasan industri yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan ekonomi global, sejalan dengan arah kebijakan Kemenperin,”ungkapnya. (Tim Mr).
