TOBOALI,MERCUSUAR.NET,- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Bangka Selatan salah hitung atau gagal dalam merencanakan kegiatan hingga dipangkas sampai sebesar Rp 45,63 M.
“Perubahan APBD Bangka Selatan 2026 yang menunjukkan penurunan pendapatan sekitar Rp10,52 miliar tetapi pemangkasan belanja hingga Rp45,63 miliar harus menjadi perhatian serius,”kata Mantan Sekda Bangka Selatan Eddy Supriadi ketika dikonfirmasi wartawan di Toboali,Rabu(2/9).
Disampaikannya persoalan ini bukan hanya pada angka, melainkan pada kualitas perencanaan dan kapasitas seluruh stakeholder penganggaran publik.
“APBD merupakan produk bersama yang melibatkan Sekda sebagai koordinator birokrasi dan TAPD, Bappeda sebagai perencana pembangunan, BPKAD/Bakuda sebagai pengelola kapasitas fiskal, perangkat daerah sebagai pelaksana program, Inspektorat sebagai pengawas internal, serta DPRD melalui Banggar dan komisi-komisi,”ujarnya.
Menurut Eddy Jika APBD induk harus mengalami koreksi besar dalam waktu singkat, maka perlu dievaluasi apakah terjadi kelemahan dalam proyeksi pendapatan, penentuan prioritas, koordinasi perencanaan, pengendalian fiskal, atau manajemen risiko.
“Bappeda harus memastikan pembangunan direncanakan sesuai kemampuan fiskal. BPKAD harus menghasilkan proyeksi pendapatan yang realistis. TAPD harus menjadi benteng disiplin fiskal. OPD harus berorientasi pada hasil, bukan sekadar memperbanyak kegiatan. Inspektorat harus membangun sistem peringatan dini dan Sekda harus mengorkestrasi seluruh sistem,”ujarnya.
Mantan Sekda yang kini aktip sebagai Dosen di perguruan Tinggi Bangka Belitung ini mengatakan
Di sisi lain, Banggar DPRD harus menguji kemampuan fiskal dan struktur APBD, sementara komisi-komisi DPRD harus menguji substansi, manfaat dan urgensi setiap program.
“Karena itu, Bangka Selatan membutuhkan suasana baru dalam politik anggaran. APBD tidak boleh menjadi sekadar arena pembagian anggaran atau formalitas pembahasan, tetapi harus menjadi instrumen untuk menyelesaikan persoalan rakyat,”kata dia.
Dirinya menjelaskan solusi yang tepat adalah memperkuat kapasitas fiskal, menyatukan Bappeda dan BPKAD dalam perencanaan, membangun manajemen risiko fiskal, memperkuat pengawasan Inspektorat, serta meningkatkan kapasitas Banggar dan komisi DPRD.
“Pada akhirnya, pertanyaan terbesarnya adalah Jika Rp45,63 miliar dapat dipangkas dalam APBD Perubahan, apakah masalahnya semata perubahan kondisi fiskal, atau justru kualitas perencanaan dan kapasitas sistem penganggaran publik Bangka Selatan yang harus dibenahi,”ungkapnya. (Tim Mr).
