TOBOALI,MERCUSUAR.NET,-Ketua Gapoktan Hamparan Rezeki Desa Jeriji Basri menilai pemerintah Bangka Selatan tidak netral dalam menyelesaikan sengketa lahan antara masyarakat yang tergabung di Gapoktan dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah setempat.
“Nampak terlihat tidak netral ketika dalam mediasi kemaren yang di mediasi oleh Pemda Bangka Selatan,”kata Basri kepada wartawan di Toboali,Jumat(5/6).
Ia mengatakan sebagai pemerintah daerah ini seharusnya Pemda membela masyarakat bukan perusahaan yang berusaha mencari nafkah di desa kami.
“Malah kami yang harus diminta menyelesaikan administrasi padahal kebun kelapa sawit milik perusahaan sudah hampir panen namun lahan belum dibayar,apakah ini tidak berat sebelah,”tanya dia.
Menurut Basri Pemda seharusnya meminta perusahaan segera ganti rugi lahan bukan malah terkesan bertele-tele tanpa ada keputusan yang berpihak kepada rakyat.
“Kalau tidak bayar lahan maka izin akan dicabut,itu baru berpihak kepada rakyat namun ini malah sebaliknya rakyat yang di tekan dengan segala urusan,”katanya.
Ia mengatakan proses musyawarah antara Gapoktan dengan pihak Perusahaan dimediasi oleh Pemdes itu sudah terjadi beberapa tahun lalu hingga sekarang belum ada titik terang malah menimbulkan masalah baru.
“Kemana pemda selama ini,”kata dia.
Dirinya berharap kepada pihak perusahaan segera menyelesaikan persoalan pembayaran lahan ini kepada masyarakat yang tergabung dalam Gapoktan agar sengketa lahan ini bisa selesai.
“Jangan biarkan persoalan ini berlarut-larut karena dapat menimbulkan kegelisahan di tengah kehidupan masyarakat,”harapnya.
Sementara itu Pemda Bangka Selatan melalui Sekda Hefi Nuranda belum memberikan komentar ketika dikonfirmasi wartawan sama halnya dengan pihak Perusahaan PT Feyen Agro Lestari (FAL) melalui Humas Reno juga tidak menjawab ketika dikonfirmasi untuk keberimbangan berita.(Tim Mr).
