TOBOALI,MERCUSUAR.NET,- Pelabuhan Sadai yang ambruk sejak Juni 2026 hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar. Di tengah kebutuhan masyarakat terhadap kelancaran pelayanan publik dan akses transportasi laut, pemerintah daerah dinilai belum memberikan kepastian mengenai skema pembenahan pelabuhan Sadai itu.
Sejumlah masyarakat Bangka Selatan mulai mendesak Bupati Riza Herdavid segera menentukan sikap. Mereka meminta pemerintah daerah tidak lagi berlarut-larut dalam menentukan apakah perbaikan Pelabuhan Sadai akan menggunakan dukungan dana dari pemerintah pusat atau melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Pelabuhan Sadai itu urat nadi masyarakat Pulau Lepar Pongok dan sekitarnya, jadi harus segera dibenahi dengan cepat,” kata salah satu masyarakat Lepar Pongok, Iwan kepada wartawan di Toboali, Selasa (29/9).
Menurut Iwan lambannya kepastian mengenai langkah perbaikan pelabuhan tersebut mulai menimbulkan rasa pesimis di tengah masyarakat. Terlebih, Pelabuhan Sadai memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat dan pelayanan publik di wilayah kepulauan.
“Sebaiknya keputusan terkait rusaknya Pelabuhan Sadai itu sudah ada sejak pelabuhan itu rusak. Namun hingga sekarang belum ada keputusan, apakah menggunakan skema KPBU atau dana dari pusat,” ujarnya.
Sorotan serupa disampaikan masyarakat Desa Sadai Amir. Ia menilai sebagai kepala daerah, Bupati seharusnya terlebih dahulu memiliki konsep dan pilihan kebijakan yang jelas sebelum membawa persoalan tersebut ke DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
“Sebagai kepala daerah, Bupati sudah memiliki konsep nyata. Setelah itu baru melemparkan konsep itu kepada pihak legislatif untuk menimbang atau memutuskan setuju atau tidak konsep itu,” katanya.
Amir mempertanyakan apabila persoalan skema perbaikan Pelabuhan Sadai justru masih dikonsultasikan ke pihak Legislatif tanpa ada kepastian yang jelas dari eksekutif apa gunanya dinas terkait.
“Pengadaan Bianglala tidak perlu diskusi dengan Legislatif,pelayanan kesehatan dan pendidikan juga,intinya kalau demi kepentingan rakyat pihak legislatif tentu setuju,saya yakin,”kata dia.
“Masa persoalan skema ini melemparkan ke pihak legislatif, Intinya Bupati harus menentukan skema, setelah itu baru minta persetujuan legislatif, iya atau tidak. Jangan bertele-tele, titik,”tegasnya.
Ia mengatakan selama ini berbagai program pemerintah daerah umumnya disodorkan pihak eksekutif kepada DPRD hanya untuk mendapatkan persetujuan. Namun, ketika menyangkut kondisi Pelabuhan Sadai yang rusak, menurutnya justru muncul kesan pemerintah masih mencari arah kebijakan.
“Jadi lucu ini,” ujarnya.
Menurut Amir aspirasi dari legislatif memang tetap memiliki ruang dalam proses pemerintahan, seperti melalui pokok-pokok pikiran (pokir). Namun, untuk kebijakan dan program belanja pemerintah daerah, pihak eksekutif memiliki kewenangan dalam menentukan arah kebijakan sebelum dibahas bersama DPRD.
“Seperti lempar batu sembunyi tangan,” katanya.
Ia berharap Bupati Riza Herdavid segera mengambil keputusan mengenai skema pembenahan Pelabuhan Sadai. Apakah akan mengandalkan dukungan dana dari pemerintah pusat atau menggunakan skema KPBU, masyarakat meminta pemerintah tidak lagi membiarkan ketidakpastian berlangsung terlalu lama.
“Undang staf ahli yang banyak itu, lalu tentukan sikap agar pelayanan publik yang selalu digaungkan itu bukan slogan kosong belaka,” ungkapnya.
Sementara itu Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid dan dinas terkait masih diupayakan untuk memberikan keterangan terkait persoalan tersebut untuk keberimbangan pemberitaan.
(Tim Mr)
